Ever since its first happening on February 1, 2021, the military coup in Myanmar is still ongoing. The human rights emergency has reached its most dangerous phase.

As of March 11, a total of (2045) people have been arrested, charged or sentenced in relation to the attempted military coup on February 1. Of them, (3) were convicted; (2) to two years imprisonment, (1) to three months. (73) have been charged with a warrant and are evading arrest, (319) were released. A total of (1726) are still under detention or have outstanding charges/evading arrest, including the (3) sentenced, in which students and youths were arrested around 200+. The death of (70+) is confirmed, and there are deaths unrecorded because some passed away in Junta hands.

The Civil Disobedience Movement (CDM) was made as an effort to take over the civic space of the people of Myanmar and to bring back the power to the democratic leader. Their struggle for freedom now faces critical conditions with more repression of action, curfews, and internet shutdowns. Military junta and police have been responsible for those suppressions and even massacres. The coup now is not only about politics and power, but also an act of cruelty, brutality, and blatant form of human rights violations.

We, Milk Tea Alliance Indonesia, encourage ASEAN Member States, ASEAN Secretary General, Foreign Ministers of Indonesia, United Nations Security Council, United Nations High Commissioner for Human Rights, to immediately:

Event flyer for a demonstration, prayers, solidarity messages, lighting candles, and hitting all kinds of pans (utensils) in front of the ASEAN Secretariat on March 12, 2021. Organized by Milk Tea Indonesia.

1. Support the people of Myanmar. Immediately determine a stern and clear stance to stand with the people of Myanmar, acknowledging the government’s stance based on democratic election, November 2020. Immediately determine a firm and clear stance to stand with the people of Myanmar and encourage overseas efforts to return power to the Myanmar people. Uniting global agreement to impose tough and heavy sanctions on Myanmar’s military.
2. Use all kinds of regional and international mechanisms to urge Junta Military to release NLD leaders, activists and CSO (civil society organizations) leaders, students, journalists, CDM workers, and other civilians related to military and police violence. Encourages the international community to carry out independent investigations into human rights violations against minority groups and civil society in Myanmar.
3. Provide solid protection to civilians, by calling on all parties to stop military action and acts of violence against citizens. Protection includes psychological recovery, especially for ethnic minorities, youth groups, journalists, women and children. Protect them so they can express themselves freely, communicate and save themselves from killings and head shootings.

We as global citizens, with the set bunch of rights and global responsibilities that come within, condemn all the actions of the military junta, which has now become a group of terrorists. Immediate response is needed because the world is watching.

Milk Tea Alliance Indonesia
March 12, 2021

Attn:

UN Security Council Members

Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights

Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs

Dato Lim Jock Hoi, ASEAN Secretary General


KAUM MUDA MENGUTUK JUNTA TERORIS!

Sejak pertama kali terjadi pada tanggal 1 Februari 2021, kudeta militer di Myanmar masih terus berlanjut. Darurat HAM sudah sampai pada kondisi paling berbahaya.

Hingga 11 Maret, total (2045) orang telah ditangkap, didakwa atau dihukum sehubungan dengan percobaan kudeta militer pada 1 Februari. Dari mereka, (3) dihukum; (2) dua tahun penjara, (1) sampai tiga bulan. (73) telah didakwa dengan surat perintah dan menghindari penangkapan, (319) dibebaskan. Sebanyak (1726) masih dalam penahanan atau memiliki tuntutan / menghindari penangkapan, termasuk (3) dijatuhi hukuman, di mana siswa dan pemuda ditangkap sekitar 200+. Kematian (70+) telah dipastikan, dan ada kematian yang tidak tercatat karena sebagian meninggal di tangan Junta.

Gerakan Pembangkangan Sipil atau Civil Disobedience Movement (CDM) telah dilakukan sebagai upaya untuk merebut kembali ruang sipil dari rakyat Myanmar dan mengembalikan kekuasaan kepada pemimpin demokratis. Perjuangan mereka untuk kebebasan kini menghadapi situasi kritis dengan lebih banyak aksi represi, jam malam, dan pemadaman internet. Teroris, junta militer, dan polisi bertanggung jawab atas supresi bahkan pembantaian yang terjadi. Kudeta saat ini bukan lagi soal politik dan kekuasaan, tetapi juga kekejaman, kebrutalan, dan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat jelas.

Kami, Milk Tea Alliance Indonesia, mendorong Negara Anggota ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, Menteri Luar Negeri Indonesia, Dewan Keamanan PBB, Komisioner Tinggi HAM PBB, untuk segera:

    1. Event flyer for a demonstration, prayers, solidarity messages, lighting candles, and hitting all kinds of pans (utensils) in front of the ASEAN Secretariat on March 12, 2021. Organized by Milk Tea Indonesia.

      Mendukung perjuangan rakyat Myanmar dengan konsisten mengakui pemerintahan sipil hasil Pemilu Demokratis, November 2020. Segera menentukan sikap secara tegas dan jelas untuk berdiri bersama rakyat Myanmar dan mendorong upaya luar negeri untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Myanmar. Menyatukan kesepakatan global untuk menerapkan sanksi yang keras dan berat untuk institusi militer Myanmar.

    2. Menggunakan segala mekanisme regional maupun internasional untuk mendesak junta militer Myanmar melepaskan para pemimpin dan tahanan NLD, CSO (organisasi masyarakat sipil), pelajar, aktivis, jurnalis, pekerja CDM, serta warga sipil lainnya terkait dengan tindak kekerasan militer dan polisi. Juga mendorong komunitas internasional melakukan investigasi independen mengenai pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas dan masyarakat sipil di Myanmar.
    3. Memberikan perlindungan yang solid kepada warga sipil, dengan menyerukan semua pihak untuk menghentikan aksi militer dan tindak kekerasan kepada warga yang melakukan protes. Perlindungan termasuk pemulihan psikologis, terutama kepada etnis minoritas, kelompok pemuda, jurnalis, perempuan dan anak. Lindungi mereka untuk dapat bebas berekspresi, berkomunikasi, dan menyelamatkan diri dari pembunuhan dan penembakan.

Kami, sebagai warga dunia, dengan seperangkat hak dan tanggung jawab global yang ada di dalamnya, mengutuk semua tindakan junta militer, yang kini telah menjadi kelompok teroris. Dibutuhkan tanggapan segera, karena dunia sedang menyaksikan.

Milk Tea Alliance Indonesia
12 Maret, 2021

Tembusan:

UN Security Council Members

Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights

Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs

Dato Lim Jock Hoi, ASEAN Secretary General

 

FORSEA

Posted by FORSEA